Berikut ini adalah beberapa informasi mengenai Lowongan Kerja CPNS Terbaru pada bulan November tahun 2018 dari situs Lokerjobindo, semoga informasi Lowongan Kerja ini bermanfaat bagi anda.

Loading...
Lokerjobindo.com LOWONGAN REKRUTMEN KARIR BURSA DEPNAKER HARI INI LOKERJOBINDO.COM Surabaya Jogja Karawang Cikarang Semarang Bandung Tangerang Makasar Medan Bekasi Bogor

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disingkat Kemenkumham, dahulu bernama “Departemen Kehakiman” (1945-1999), “Departemen Hukum dan Perundang-undangan” (1999-2001), “Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia” (2001-2004), “Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia” (2004-2009), adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang sejak 19 Oktober 2011 dijabat oleh Amir Syamsuddin. Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kemenkumham yang berkedudukan di setiap provinsi.
Lokerjobindo.com LOWONGAN REKRUTMEN KARIR BURSA DEPNAKER HARI INI LOKERJOBINDO.COM Surabaya Jogja Karawang Cikarang Semarang Bandung Tangerang Makasar Medan Bekasi Bogor

Kementerian Pertanian (dahulu Departemen Pertanian, disingkat Deptan) adalah salah satu Kementerian di Indonesia yang membidangi urusan pertanian, perkebunan dan peternakan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Menteri Pertanian. Sejak 22 Oktober 2009, Menteri Pertanian dijabat oleh Suswono. Departemen Pertanian didirikan pada tanggal 1 Januari 1905 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 23 September 1904 No. 20 Staatsblaad 982 yang didasarkan pada Surat Keputusan Raja Belanda No. 28 tanggal 28 Juli 1904 (Staatsblaad No. 380). Direktur Pertama Departemen Pertanian adalah Dr. Melchior Treub. Pada masa penjajahan Belanda urusan pertanian ditangani oleh Departement van Landbouw.
Lokerjobindo.com LOWONGAN REKRUTMEN KARIR BURSA DEPNAKER HARI INI LOKERJOBINDO.COM Surabaya Jogja Karawang Cikarang Semarang Bandung Tangerang Makasar Medan Bekasi Bogor

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kesehatan. Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Kesehatan dipimpin oleh seorang Menteri Kesehatan (Menkes) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Nila Moeloek. Pada tahun 2017 ini Pemerintah melalui kementerian kesehatan berkomitmen kuat dalam mewujudkan eliminasi campak dan mengendalikan penyakit rubella serta kecacatan bawaan akibat rubella (Congenital Rubella Syndrome) di Indonesia pada tahun 2020. Strategi yang ditempuh adalah pemberian imunisasi Measless Rubella (MR) untuk anak usia 9 bulan sampai kurang dari 15 tahun. Pemberian imunisasi MR akan dilaksanakan dalam dua fase, yakni pada Agustus hingga September 2017 di seluruh wilayah di Pulau Jawa, dan pada Agustus hingga September 2018 di seluruh provinsi di luar Pulau Jawa.
Lokerjobindo.com LOWONGAN REKRUTMEN KARIR BURSA DEPNAKER HARI INI LOKERJOBINDO.COM Surabaya Jogja Karawang Cikarang Semarang Bandung Tangerang Makasar Medan Bekasi Bogor

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, disingkat Kemhan RI, (dahulu Departemen Pertahanan Republik Indonesia, disingkat Dephan RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pertahanan. Kementerian Pertahanan dipimpin oleh seorang Menteri Pertahanan (Menhan) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Ryamizard Ryacudu. Kementerian Pertahanan merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Pertahanan tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden. Menteri Pertahanan secara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenanapabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.
Lokerjobindo.com LOWONGAN REKRUTMEN KARIR BURSA DEPNAKER HARI INI LOKERJOBINDO.COM Surabaya Jogja Karawang Cikarang Semarang Bandung Tangerang Makasar Medan Bekasi Bogor

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sejak 27 Juli 2016 dijabat oleh Eko Putro Sandjojo. Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia baru dibentuk pada Kabinet Gotong Royong dalam masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kementerian ini diganti namanya menjadi Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan kemudian menjadi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerja, kementerian ini kembali berganti nama menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Lokerjobindo.com LOWONGAN REKRUTMEN KARIR BURSA DEPNAKER HARI INI LOKERJOBINDO.COM Surabaya Jogja Karawang Cikarang Semarang Bandung Tangerang Makasar Medan Bekasi Bogor

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau dapat disebut Kemkominfo RI merupakan salah satu kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelumnya bernama “Departemen Penerangan” (1945-1999), “Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi” (2001-2005), dan Departemen Komunikasi, dan Informatika (2005-2009). Kementerian Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo sejak tanggal 27 Oktober 2014 lalu dijabat oleh Rudiantara. Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi, dan informatika dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Lokerjobindo.com LOWONGAN REKRUTMEN KARIR BURSA DEPNAKER HARI INI LOKERJOBINDO.COM Surabaya Jogja Karawang Cikarang Semarang Bandung Tangerang Makasar Medan Bekasi Bogor

Kemenko Perekonomian atau biasa dikenal sebagai EKON atau Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia adalah pelayanan dalam pemerintahan Indonesia bertanggung jawab atas koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi. Kementerian didirikan pada tahun 1966 dan sebelumnya dikenal sebagai Kementerian Utama Kepemilikan Modal Ekonomi, Keuangan, Dan Industri (EKUIN) atau Departemen Primer Ekonomi, Keuangan, dan Industri. Nama Kementerian Koordinator Perekonomian Kepemilikan Modal diluncurkan pada tahun 2000. Saat ini, EKON koordinat 15 kementerian dan instansi terkait lainnya di bidang ekonomi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010.
Lokerjobindo.com LOWONGAN REKRUTMEN KARIR BURSA DEPNAKER HARI INI LOKERJOBINDO.COM Surabaya Jogja Karawang Cikarang Semarang Bandung Tangerang Makasar Medan Bekasi Bogor

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam reshuffle Kabinet Kerja Jilid II pada tanggal 27 Juli 2016, Luhut Binsar Panjaitan diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli. Agenda prioritas Pemerintah di bidang kemaritiman adalah: Mengamankan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya batas negara, kedaulatan maritim, dan sumber daya alam serta Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya dengan membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama.
Lokerjobindo.com LOWONGAN REKRUTMEN KARIR BURSA DEPNAKER HARI INI LOKERJOBINDO.COM Surabaya Jogja Karawang Cikarang Semarang Bandung Tangerang Makasar Medan Bekasi Bogor

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, disingkat Kemenko PMK RI, (sebelumnya Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat atau disingkat Kemenko Kesra) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemenko PMK dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Puan Maharani.
Lokerjobindo.com LOWONGAN REKRUTMEN KARIR BURSA DEPNAKER HARI INI LOKERJOBINDO.COM Surabaya Jogja Karawang Cikarang Semarang Bandung Tangerang Makasar Medan Bekasi Bogor

Lokerjobindo.com, Informasi Lowongan Kerja berikut ini berasal dari perusahaan :
Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat TNI adalah nama sebuah angkatan perang dari negera Indonesia. Pada awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini. Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Panglima TNI saat ini adalah Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Pada masa Demokrasi Terpimpin hingga masa Orde Baru, TNI pernah digabungkan dengan POLRI. Penggabungan ini disebut dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).
Lokerjobindo.com LOWONGAN REKRUTMEN KARIR BURSA DEPNAKER HARI INI LOKERJOBINDO.COM Surabaya Jogja Karawang Cikarang Semarang Bandung Tangerang Makasar Medan Bekasi Bogor

Lokerjobindo.com, Informasi Lowongan Kerja berikut ini berasal dari perusahaan :
Kementerian Pertanian (dahulu Departemen Pertanian, disingkat Deptan) adalah salah satu Kementerian di Indonesia yang membidangi urusan pertanian, perkebunan dan peternakan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Menteri Pertanian. Sejak 22 Oktober 2009, Menteri Pertanian dijabat oleh Suswono. Departemen Pertanian didirikan pada tanggal 1 Januari 1905 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 23 September 1904 No. 20 Staatsblaad 982 yang didasarkan pada Surat Keputusan Raja Belanda No. 28 tanggal 28 Juli 1904 (Staatsblaad No. 380). Direktur Pertama Departemen Pertanian adalah Dr. Melchior Treub. Pada masa penjajahan Belanda urusan pertanian ditangani oleh Departement van Landbouw.
Lokerjobindo.com LOWONGAN REKRUTMEN KARIR BURSA DEPNAKER HARI INI LOKERJOBINDO.COM Surabaya Jogja Karawang Cikarang Semarang Bandung Tangerang Makasar Medan Bekasi Bogor

Lokerjobindo.com, Informasi Lowongan Kerja berikut ini berasal dari perusahaan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (disingkat Kemendikbud atau Kemdikbud adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang sejak tanggal 22 Oktober 2009 dijabat oleh Mohammad Nuh. Perubahaan nama Kementerian ini menjadi “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan” disetujui oleh DPR pada 18 Oktober 2011. Pemilihan Umum 2004 dan 2009 rakyat Indonesia memilih presiden secara langsung. Pada dua pemilu tersebut Susilo Bambang Yudhoyono berhasil terpilih menjadi presiden. Selama kepemimpinan Presiden SBY, Mendiknas dijabat oleh Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh.
Lokerjobindo.com LOWONGAN REKRUTMEN KARIR BURSA DEPNAKER HARI INI LOKERJOBINDO.COM Surabaya Jogja Karawang Cikarang Semarang Bandung Tangerang Makasar Medan Bekasi Bogor

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menjelaskan, pemerintah terutama Kementerian PANRB sangat memahami aspirasi mantan tenaga honorer kategori 2 yang meminta diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Namun, tidak mudah bagi pemerintah untuk mengakomodasi tuntutan tersebut, sebab ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak bisa ditabrak.

Menurut Yuddy, Kementerian PANRB terus membuka komunikasi tenaga honorer kategori 2 (K2) yang meminta diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). “Kalau saya terabas undang-undang, saya dipenjara. Saya tidak bisa mengorbankan jajaran Kementerian PANRB, sementara oknum-oknum yang selama ini mengutip keuntungan dari percalonan PNS ini melenggang dan tertawa,” katanya dalam keterangannya, Jumat (5/2/2016).
Pengangkatan Honorer K2 Terkendala Anggaran dan Aturan
Pengangkatan Honorer K2 Terkendala Anggaran dan Aturan




Menteri Yuddy menegaskan tuntutan tenaga honorer K2 ini sebenarnya bisa dipenuhi asalkan ada ketersediaan anggaran dan ada payung hukum yang jelas. Tapi sampai saat ini tidak ada alokasi anggaran dan payung hukum untuk bisa mengakomodasi tuntutan tersebut. “Di APBN tidak ada anggarannya dan payung hukumnya pun tidak ada,” ujarnya. 
Kementerian PANRB sudah dengan penuh kesungguhan untuk mencari jalan keluar, antara lain dengan mengupayakan ke Kementerian Keuangan soal alokasi anggaran untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer.

Selain itu juga membuat rencana penyelesaian dalam bentuk roadmap seperti diminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Surat menyuratnya ada, semua lengkap sebagai bentuk upaya kami,” ucap Yuddy.

Kementerian PANRB juga sudah berusaha mencari celah kewenangan atau diskresi yang bisa digunakan Menteri PANRB sebagai payung hukum menyelesaikan persoalan ini. Namun tidak ada jalan yang bisa ditemukan. Seperti diketahui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jelas tercantum bahwa pengangkatan CPNS tidak mungkin dilakukan secara langsung.

Keputusan menteri tidak bisa melebihi peraturan pemerintah atau undang-undang. “Saya sudah menggunakan kewenangan maksimal. Tapi tidak mungkin kalau tidak ada payung hukum dan tidak ada anggaran,” ujar Guru Besar Ilmu FISIP Universitas Nasional tersebut.

Ia menambahkan kalaupun pemerintah terus didesak mengabulkan keinginan tenaga honorer K2, posisi pemerintah tidak mungkin menabrak aturan. Untuk membuat aturan baru mengenai hal ini, peran DPR RI menjadi hal penting.

“Kami didesak seperti apa saja tidak mungkin karena memang anggarannya tidak ada. Kalaupun anggarannya ada, payung hukumnya juga harus tersedia,” ucap Yuddy.

Secara pribadi, Yuddy menyadari jawaban pemerintah ini mungkin tidak diharapkan oleh tenaga honorer K2. “Tapi inilah yang bisa saya sampaikan,” katanya. (Yas/Gdn)

Sumber : Liputan6

SAAT INI Lowongan CPNS belum di BUKA !!!!! 
Lokerjobindo.com LOWONGAN REKRUTMEN KARIR BURSA DEPNAKER HARI INI LOKERJOBINDO.COM Surabaya Jogja Karawang Cikarang Semarang Bandung Tangerang Makasar Medan Bekasi Bogor

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, menegaskan bahwa seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2016 tetap akan dilaksanakan. Namun seleks akan dibatasi dan hanya untuk beberapa posisi. 
Yuddy menambahkan keterbatasan pelaksanaan seleksi CPNS ini sebagai langkah lanjutan dari kebijakan moratorium CPNS yang dicanangkan Yuddy sejak tahun lalu.

"Moratorium ini tetap dikecualikan untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, penegak hukum dan sekolah kedinasan. Fokus kita tahun ini lebih kepada penerimaan untuk guru-guru, untuk tenaga-tenaga medis, dan aparat penegakhukum," kata Yuddy, Kamis (21/1/2016).

Pemerintah Batasi Penerimaan PNS
Pemerintah Batasi Penerimaan PNS

Yuddy menambahkan, pemerintah belum memiliki rencana untuk melaksanakan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berbagai posisi, baik untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Yuddy menjelaskan, kebijakan moratorium ini dibuat karena tuntutan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang mengharuskan adanya penataan sumber daya manusia aparatur agar lebih berkualitas dan profesional. Di sisi lain, situasi anggaran pemerintah masih terbatas. Karena itu, pemerintah sedikit mengerem
"Kita juga harus melakukan penelaahan terhadap jumlah pegawai dan kebutuhan pelayanan masyarakat. Apakah sudah memadai atau tidak. Kita lakukan moratorium. Sehingga kita bisa rehat dan melihat secara jernih kebutuhan aparatur kita seperti apa," kata Yuddy.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman mengatakan, Komisi II bersama pemerintah masih akan membahas mengenai penanganan eks Tenaga Honorer Kategori II.
"Kita pelajari semuanya, tidak mungkin Presiden tidak tahu. Tidak mungkin pemerintah tidak menangkap aspirasi rakyat. Makanya akan kita bahas lagi dalam pertemuan satu atau dua minggu ke depan," kata Rambe.
(Yas/Zul)

Sumber : Liputan6

SAAT INI Lowongan CPNS belum di BUKA !!!!! 
Lokerjobindo.com LOWONGAN REKRUTMEN KARIR BURSA DEPNAKER HARI INI LOKERJOBINDO.COM Surabaya Jogja Karawang Cikarang Semarang Bandung Tangerang Makasar Medan Bekasi Bogor

Jakarta - Forum Tenaga Honorer K2 Kabupaten Probolinggo (FTH-K2) menuntut pemerintah untuk mengangkat 165 tenaga honorer K2 di Probolinggo menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pasalnya, sebanyak 165 tenaga honorer K2 telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan lolos ujian oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). 
Koordinator Forum Tenaga Honorer K2 Kabupaten Probolinggo, Jhonson, mengatakan hal ini karena pemerintah daerah setempat tidak melakukan proses lebih lanjut untuk mengirimkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)kepada BKN.

Pemerintah Diminta Segera Angkat Tenaga Honorer K2 di Daerah
Pemerintah Diminta Segera Angkat Tenaga Honorer K2 di Daerah

"Sampai sekarang kami belum menerima SK dari BKN. Ini menyebabkan nasib kami tidak jelas," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (7/11/2015).

Sementara itu menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan pihaknya akan meminta pemerintah pusat untuk mencarikan solusi sehingga ada titik terang bagi permasalahan tenaga honorer K2 ini.

"Pemerintah pusat harus mengambil langkah konkret atas kasus tersebut, sebab ini bagian dari upaya penegakan aparatus sipil negara sebagaimana visi Pemerintahan Jokowi-JK," kata dia.
Menurut Misbakhun, masalah pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi komitmen bersama. Dirinya tidak ingin mempolitisir masalah ini. Meski sebenarnya, yang paling gampang justru menyentil itu anggota DPRD setempat. Dia juga berjanji akan berupaya untuk tetap memperjuangkan nasib tenaga honorer K2 menjadi CPNS tahun depan.

"Saya akan kawal pembahasan RAPBN-P 2016 agar ada alokasi belanja pegawai untuk mengangkat tenaga honorer K2 menjadi CPNS tahun depan," tandasnya
(Dny/Zul)

Sumber : Liputan6

SAAT INI Lowongan CPNS belum di BUKA !!!!! 
Lokerjobindo.com LOWONGAN REKRUTMEN KARIR BURSA DEPNAKER HARI INI LOKERJOBINDO.COM Surabaya Jogja Karawang Cikarang Semarang Bandung Tangerang Makasar Medan Bekasi Bogor

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) akan mengubah pola penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari sebelumnya berbasis hanya proses seleksi (recruitment) menjadi sesuai dengan kebutuhan (requirement).

"Proses seleksi tidak lagi didasarkan pada pengerahan atau usulan yang sifatnya kuantitatif, tetapi pada kebutuhan objektif instansi yang secara kualitatif akuntabel," kata Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (21/8/2015).
Pemerintah Ubah Kriteria Penerimaan PNS
Pemerintah Ubah Kriteria Penerimaan PNS

Yuddy pun meminta instansi daerah merapikan pola kebutuhan formasi pegawai. Kemudian menyampaikannya secara online di e-informasi.

"Saya harap para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) segera menyampaikan desain dan analisis kebutuhan pegawai untuk lima tahun ke depan, berdasarkan kebutuhan objektif melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kirimkan melalui e-formasi," jelasnya.

Selain itu, perubahan juga terjadi dalam hal pengajuan penerimaan yang menggunakan formasi Praja IPDN. "Karena itu, silahkan saudara identifikasi berapa kebutuhan pegawai dengan kualifikasi berasal dari lulusan IPDN," tuturnya.

Yuddy menambahkan, dalam proses seleksi PNS akan dilakukan secara ketat menggunakan sistem Computer Assited Test (CAT). Hal itu sebagai bentuk transparansi dan menghindarkan praktik manipulatif.

"Dengan sistem CAT, semua memiliki peluang yang sama, yang menentukan kelulusan adalah kompetensi yang bersangkutan," tandasnya.

Sebagai informasi, pemerintah saat ini melakukan moratorium seleksi CPNS. Namun, moratorium ini tidak berlaku untuk guru, tenaga kesehatan, penegak hukum, kemudian yang berasal dari sekolah kedinasan. (Amd/Gdn)

Sumber : Liputan6

SAAT INI Lowongan CPNS belum di BUKA !!!!! 
Beranda index